KRITIKAN KEDUA JUSUF KALLA: Jangan Bawa-bawa Nama Alumni Universitas di Tahun Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali mengeluarkan statemen mengejutkan yang menyerang kubu Joko Widodo.

Pasca deklarasi dukungan kelompok yang mengatasnamakan Alumni Univeristas Indonesia (UI), Jusuf Kalla juga mengingatkan para pihak untuk tidak menggunakan dan menyeret organisasi alumni universitas dalam dukung mendukung di tahun politik.

Khususnya jelang Pemilu 2019. JK juga meminta para alumni tidak berbicara hal-hal yang dapat memecah belah

“Apabila terlalu jauh (organisasi alumni terjun ke politik) maka pasti alumni itu terbelah. Jadi kita bicara hal-hal yang tentu independen dalam arti, tapi tidak berbicara tentang hal-hal yang bisa memecah,” kata JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

JK menyampaikan sambutannya di acara Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI).

Menurut JK, wajar jika ada gerakan-gerakan dari sejumlah alumni universitas yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Namun dia meminta para alumni universitas tidak terlalu jauh membawa universitas ke politik.

“Kemarin UI saya lihat, dan kampus-kampus lainnya bikin pertemuan mendukung calon nomor 1, sebelumnya ada juga alumni UI yang mendukung calon nomor 2. Jadi secara alumni bebas-bebas saja, karena itu adalah suatu hak konstitusi masing-masing, tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas, agar universitas tetap berdiri independen,” ujarnya.

JK melanjutkan, wajar juga jika ada pandangan alumni universitas atau civitas akademika yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini karena sebagian besar pengambil kebijakan dari pemerintah merupakan alumni dari universitas.

“Pikiran-pikiran yang mendukung pikiran-pikiran yang dilakukan pemerintah atau yang telah dilakukan pemerintah pastilah juga hasil kerja daripada alumni universitas,” imbuhnya.

“Kalau Pak Menteri Perhubungan membuat kebijakan yang baik, tentu juga tidak lepas dari pada background pendidikan. Begitu juga Menteri Keuangan, atau Kepala Bappenas, tentu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sejalan,” lanjutnya.

JK pun menegaskan, tidak ada pemikiran yang disebut memihak. Tapi yang ada adalah pemikiran sejalan, yang otomatis memberi efek pengetahuan kepada kebijakan pemerintah.

“Namun yang penting juga seperti yang dibicarakan hari ini, bagaimana menyumbangkan pikiran secara bersama-sama kepada bangsa dan negara dalam mengatasi masalah-masalah,” tuturnya.

Ilmu pengetahuan khususnya teknologi dikatakan JK akan selalu berkembang mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Untuk itu bagaimana universitas menerima timbal balik dari perkembangan tersebut dan mengaplikasikannya sesuai kebutuhan.

“Namun hari ini, bulan-bulan ini hari politik, bulan-bulan politik, tentu kita juga tidak terlepas pandangan-pandangannya untuk bagaiamana kita melaksanakan kenegaraan kita dengan cara yang baik,” ucapnya.

Sumber : RIAUSKY.COM